9. Nov, 2016

PAHLAWAN

Siapakah Yang Pantas Menjadi  Pahlawan Nasional Dari Sulawesi Tengah????

Part I

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan (“UU No. 20/2009”), pahlawan nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Pengertian gelar itu sendiri adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, darmabakti, dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan negara (Pasal 1 angka 1 UU No. 20/2009). Dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 20/2009 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (“PP No. 35/2010”) ditegaskan kembali bahwa gelar yang diberikan berupa Pahlawan Nasional. Gelar ini diberikan oleh Presiden melalui Keputusan Presiden (Pasal 32 UU No. 20/2009).

Dalam Penjelasan Pasal 4 UU No. 20/2009 diterangkan bahwa gelar pahlawan nasional mencakup juga semua jenis gelar yang pernah diberikan sebelumnya, yaitu Pahlawan Perintis Kemerdekaan, Pahlawan Kemerdekaan Nasional, Pahlawan Proklamator, Pahlawan Kebangkitan Nasional, Pahlawan Revolusi, dan Pahlawan Ampera. Dalam ketentuan ini, tidak termasuk gelar kehormatan Veteran Republik Indonesia.

Untuk memperoleh gelar sebagai pahlawan nasional, harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 26 UU No. 20/2009, yaitu:

 

1.    Syarat umum (Pasal 25 UU No. 20/2009):

a.    WNI atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI;

b.    memiliki integritas moral dan keteladanan;

c.    berjasa terhadap bangsa dan negara;

d.    berkelakuan baik;

e.    setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara; dan

f.     tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

2.    Syarat khusus (Pasal 26 UU No. 20/2009) berlaku untuk gelar pahlawan nasional yang diberikan kepada seseorang yang telah meninggal dunia dan yang semasa hidupnya:

a.    pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa;

b.    tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan;

c.    melakukan pengabdian dan perjuangan yang berlangsung hampir sepanjang hidupnya dan melebihi tugas yang diembannya;

d.    pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara;

e.    pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa;

f.     memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi; dan/atau

g.    melakukan perjuangan yang mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional.

 

Mengenai pemilihan pahlawan, tidak harus inisiatif dari negara saja. Pasal 30 ayat (2) UU No. 20/2009 dan Pasal 51 ayat (1) PP No. 35/2010 menyebutkan bahwa usul pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan dapat diajukan oleh perseorangan, lembaga negara, kementrian, lembaga pemerintah non-kementrian, pemerintah daerah, organisasi, atau kelompok masyarakat.

 

Usul tersebut ditujukan kepada Presiden melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Pasal 30 ayat [1] UU No. 20/2009). Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan adalah dewan yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan (Pasal 1 angka 9 UU No. 20/2009).

 

Dalam Pasal 52 PP No. 35/2010, diuraikan lebih detail mengenai mekanisme permohonan usul pemberian gelar, yaitu bahwa pemberian gelar diajukan melalui bupati/walikota atau gubernur kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Selanjutnya Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial mengajukan permohonan usul pemberian gelar kepada Presiden melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.....[Sumber .. http://www.hukumonline.com]

NOMINASI  PAHLAWAN  DARI  SULAWESI TENGAH.

LEMBAH PALU

Secara historis, Lembah Palu  mulai mengobarkan perlawanan terhadap koloniaisme dan Imprealisme di tahun 1888, peristiwa pertempuran Rakyat Palu yang terjadi di Kampung Kayumalue tercatat dalam arsip Belanda yang bertajuk Marine Verlage. Selain arsip tersebut,  data lainnya tedapat pula beberapa berita di surat kabar Hindia Belanda yang mewartakan  kronologis peristiwa tersebut sebagai bagian dari skenario penaklukan kerajaan di daerah sepanjang Teluk Tomini dan Midden Celebes.

Kiranya dalam  setiap pertempuran, dapat dipastikan  terdapat sosok yang mempunyai peranan sebagai pemimpin, Demikian halnya yang terkisahkan dalam pergolakan di Tanah Kaili.  Seorang Raja Palu bernama Radja Maili bergelar  Mengge Risa, dengan  dibantu beberapa tokoh seperti Yolulembah, Lasangkara, Dae Mambani, Hatjide, Yundalemba serta Datupamusu dan Datupalinge  secara hheroik   mengobarkan  Pertempuran yang dimaknai  sebagai peristiwa  awal Invasi Kolonial Belanda di Tanah Kaili.

Pun pada akhirnya Kerajaan Palu Secara De Jure berhasil ditaklukan Kerajaan Belanda   pada Perang tersebut, konsekuensi dari peristiwa itu menjadikan Kerajaan Palu sebagai  koloni Hindia Nerdherlad,  melalui  penandatanganan Long Cuntract oleh Raja Palu Jodjokodi   Toma I sima pada tanggal 1 mei 1888. Akan tetapi   setelah peristiwa itu, sejumlah perlawanan rakyat Kaili masih terus berkobar di berbagai daerah di Lembah Kaili.

DIASINGKAN KE SUKABUMI.

Adalah Karandja Lembah atau Toma I Dompo dalam sejumlah arsip berupa  Laporan Residen Menado kepada Goeverniur Generaal Nerdherland di Batavia tahun 1904,  kemudian menjadi bahan pewartaan  surat kabar Batavia HET NIEUWS VAN DEN DAG terbit Kamis 25 oktober 1905, menyatakan keadaan keamanan wilayah Kerajaan di Lembah Palu  yang sulit dikendalikan karena ulah Toma I Dompo, selain itu tuduhan atas peran beliau  dalam hilangnya  kuda milik Pourstede Belanda yang bernama belo Langkah di Parigi, kemudia menjadi dasar  penangkapan dan pengasingannya ke Sukabumi, sebelumnya Toma i Dompo ikut bertanda tangan  dalam Verklaring  yang ditandatangani oleh Ibunya Yahasia sebagai Bestuurder Biromaroe, dalam  perkenmangannya kemudian diketahui bersama  beliau ikut  ditangkap dan diasingkan sejumlah tokoh Kerajaan Lando bernama Mahasuri [Madika malolo] serta saudaranya Palarante, peristiwa itu kemudian menyeret pula   Baligau Tatanga Lasatande dan Pabitjara  Lamariapa atas tuduhan melakukan perlawanan di daerah Lando   dan Sidima, setelah pengasingan mereka  Nama Lando dan Sidima,  justru tak berdampak  kepada perlawanan rakyat di sana, hal tersebut dikarenakan penolakan Masyarakat Lando dan  Sidima untuk membayar Balasting (Pajak).

Bersambung ke part II